3 Isu Penting menurut Senator, Salah Satunya Masalah PPPK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), porsi belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.

Ia mengungkapkan masih banyak daerah belanja pegawainya melampaui batas tersebut.

"Salah satunya dipengaruhi kebutuhan daerah dalam merekrut PPPK untuk memenuhi pelayanan publik," ujar Teras Narang.

Menurutnya tidak mungkin daerah menambah jumlah pegawai apabila tidak benar-benar membutuhkan.

Dikatakan, setiap penambahan pegawai, termasuk PPPK, didasarkan pada kebutuhan nyata pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. (antara/jpnn)