4 Rekomendasi DPD RI dalam Menyelesaikan Persoalan di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merumuskan sejumlah rekomendasi setelah wakil ketua lembaga tersebut Yorrys Raweyai menerima audiensi perwakilan Amnesty International di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Satu di antara yang diadukan yakni Tragedi Gearek 2025, sebuah serangan melibatkan beberapa helikopter militer menjatuhkan mortir di sebuah kampung kawasan Papua.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyebut penyelesaian persoalan di Papua harus dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan.

Menurutnya DPD RI memandang penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan.

"Diperlukan langkah dialogis, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan,” ungkap Yorrys setelah proses audiensi, Senin (9/2).

Dari sisi keamanan, DPD merekomendasikan penghentikan kontak senjata melalui menarik pasukan TNI dari Papua.

"Menghentikan pendekatan militeristik dan menarik kembali pasukan TNI, khususnya pasukan non-organik," ucap Yorrys membacakan rekomendasi DPR RI.

Dari sisi sosial, DPD RI meminta pemerintah memprioritaskan penanganan pengungsi internal korban konflik bersenjata di wilayah Papua.