JPNN.com 
5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Nasib PPPK Paruh Waktu di 2027, Segera Terbit SE Bersama 3 Menteri, Ada Standar Gaji?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyampaikan pernyataan seusai rapat koordinasi (rakor) membahas masalah fiskal daerah dalam kaitannya dengan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rapat membahas nasib PPPK di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Kamis (7/5), dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, MenPANRB Rini Widyantini, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapat digelar sebagai merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI hasil raker 31 Maret 2026 dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Segera Terbit SE Bersama 3 Menteri, PPPK Jangan Resah, Kepala Daerah Tidak Perlu Gelisah
3. Pemda Butuh Regulasi Peralihan P3K PW ke PPPK, Termasuk Soal Standar Minimal Gaji
Pemerintah daerah (pemda) membutuhkan regulasi untuk peralihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu (P3K PW) menjadi PPPK.
Aturan terkait gaji juga penting, mengingat banyak P3K PW digaji sangat rendah.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (8/5) tentang ada kabar soal nasib PPPK Paruh Waktu tahun depan, segera terbit SE bersama 3 menteri, hingga ada standar gaji
- Kontrak PPPK Paruh Waktu di Daerah Ini Tetap Diperpanjang, Gaji Sudah Disiapkan
- Tak Disangka, Baru 6 Bulan Jadi Peserta TASPEN, Ahli Waris Nurijah Terima Manfaat Rp832,8 Juta
- 5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif
- Sebelum Kontrak Habis PPPK Paruh Waktu Diusulkan jadi ASN Penuh, Resmi!
- Kontrak PPPK Paruh Waktu Berakhir Oktober, Akankah Diperpanjang? Kepala BPKPD Tegas
- Negara Harus Menyelamatkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari Gelombang PHK
