Agus Maksum Mengumbar Tudingan di Sidang MK, Tapi Buktinya Belum Siap

Agus Maksum Mengumbar Tudingan di Sidang MK, Tapi Buktinya Belum Siap
Enam dari sembilan hakim MK yang mengadili sengketa hasil Pilpres 2019. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Saksi dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Agus Maksum mengklaim ada 17,5 juta data invalid dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Pernyataan itu memantik perdebatan di dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Usai perdebatan panjang antara saksi, hakim, KPU dan Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Enny Nirbaningsih selaku hakim konstitusi lalu meminta kubu Prabowo - Sandi menghadirkan bukti P155 terkait permasalahan NIK, KTP, dan KK invalid

"Karena saya cari di sini P155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada. Tolong dihadirkan," kata Enny di dalam persidangan.

BACA JUGA: Agus Maksum Dapat Ancaman Pembunuhan, tetapi Bukan Terkait Kesaksian di Sidang MK

Enny menjelaskan, bukti tersebut sangat penting dalam persidangan. Hal itu menjadi patokan hakim untuk menganalisis permohonan 17,5 juta suara yang dianggap tak wajar.

"Saya cari enggak ada itu P155 karena ini penting sekali. Sehingga kami tahu clear sekali di mana kemudian NIK yang tidak sesuai termasuk KK yang tidak sesuai itu dari 17,5 juta," tegasnya.

Kubu Prabowo - Sandi sendiri meminta waktu agar menghadirkan bukti itu dalam sidang. Sebab, tim hukum yang bertugas dalam penyusunan barang bukti tengah bertugas melakukan verifikasi bukti yang sempat diprotes hakim di awal persidangan.

Ketua Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait usulan tersebut. Dia menegaskan, barang bukti tambahan seharusnya tak dapat diterima lagi karena sudah lewat batas waktu yang disebut hakim di awal sidang yaitu pukul 12.00 WIB.

Saksi dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat sidang sengketa Pilpres di MK, Agus Maksum mengklaim ada 17,5 juta data invalid dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News