Akademisi Binus Ingatkan Bahaya Kudeta Gaya Baru: Militer Masuk Ruang Sipil, Dwifungsi ABRI Bangkit Lewat Batalyon

Reza mengkritik rencana penambahan 24 ribu tamtama dan pembangunan batalyon baru dalam lima tahun ke depan.

Menurut dia, kebijakan itu berpotensi “merampas” sektor-sektor pekerjaan sipil yang selama ini ditangani kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.

“Pertanyaannya, mengapa negara harus menggelontorkan anggaran besar untuk dua institusi yang menjalankan fungsi serupa? Bukankah sektor-sektor itu sejak awal sudah memiliki aparatur sipil dan tenaga profesionalnya sendiri?” ujar dia.

Dalam forum tersebut, Reza juga menyinggung kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret sejumlah eks personel militer.

Dia menilai peristiwa itu mematahkan asumsi bahwa latar belakang militer otomatis menjamin tata kelola yang bersih dan transparan di lembaga sipil.

Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi catatan penting bahwa penempatan personel militer di jabatan sipil tidak serta-merta menghadirkan akuntabilitas yang lebih baik.

“Tidak ada jaminan bahwa mereka yang berasal dari militer otomatis punya transparansi dan tata kelola yang baik ketika mengelola anggaran sipil yang besar,” kata Reza.

Dia bahkan mengaitkan situasi di Indonesia dengan tren internasional terkait menguatnya pengaruh militer dalam politik dan pemerintahan di sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir.