Akademisi Dorong Pemerintah Sosialisasi Tata Kelola LPG 3 Kilogram Lebih Masif

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi publik sekaligus dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana mendorong pemerintah melakukan kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
Pasalnya, dia menilai kebijakan tata kelola subsidi gas melon itu bertujuan baik.
Hal itu diungkapkan Korry dalam Diskusi Jurnalis bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik Untuk Rakyat?” yang digelar di kawasan BSD, Tangerang, Selasa (18/2/2025) pagi.
Lebih lanjut, Korry menyebut tanpa sosialisasi yang baik terkesan aturan yang dibuat mendadak sehingga terjadi kelangkaan gas melon di masyarakat.
"Menyebabkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat saat ingin membeli gas melon di pangkalan, yang terjadi pada Januari dan awal Februari lalu," ujar Korry
Padahal, menurutnya, kebijakan perbaikan tata kelola tersebut sangat penting karena selama ini dianggap tidak tepat sasaran.
“Karena, memang harus tepat sasaran. Ketika program subsidi diambil dari pemerintah, ketika subsidi itu larinya enggak tepat sasaran, kan, jadi momok juga,” kata Korry.
Korry membeberkan kebijakan penting seperti ini sangat disayangkan jika bentuk sosialisasinya dilakukan terburu-buru, mendadak, dan tidak transparan. Padahal, jika semua dikomunikasikan dengan baik, pasti masyarakat akan menerima.
Pemerintah diminta melakukan kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
- H-9 Lebaran, Volume Kendaraan di GT Kalikangkung Mulai Meningkat, Lihat
- Pertamina Hadirkan Promo Spesial Lebaran 2025, Begini Cara Mendapatkannya!
- Jelang Lebaran, Pertamina Pastikan Kesiapan Stok BBM, LPG, dan Jargas di Sumut Aman
- Info Penting, Masyarakat Surabaya Harap Lakukan Ini Sebelum Mudik Lebaran 2025
- Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan dan Layanan BBM di Palembang Aman
- Menjelang Lebaran, Setjen KESDM Pastikan Pasokan BBM dan LPG Aman di Sumbagsel