Aktivis Ditunjuk Jadi Menteri, Pengamat: Tanda Prabowo Tak Mau Warga Kritis Dilaporkan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai ada pesan penting dari langkah Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk aktivis dan mantan tahanan politik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Menurutnya, penunjukan Jumhur memberi pesan keras bahwa tahanan politik masih bisa berperan bagi negara.
"Masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet memberi pesan keras bahwa mantan tahanan politik, tidak dengan sendirinya, bukanlah kriminal," kata Ray melalui layanan pesan, Selasa (28/4).
Diketahui, Jumhur sempat divonis sepuluh bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2021 atau kepemimpinan era Joko Widodo (Jokowi).
Ray menyambut positif langkah Prabowo menjadikan Jumhur sebagai menteri meski sempat menjadi tahanan politik era Jokowi.
"Pemidanaan politik yang begitu luas di era Jokowi tidak dengan sendirinya menghapus hak politik mereka. Dalam hal ini, langkah Prabowo tepat," kata aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI) itu.
Ray juga menyebut langkah Prabowo menunjuk Jumhur memberi pesan ke pendukung Kepala Negara untuk tak gampang baper terhadap para pengkritik kebijakan pemerintah.
Adapun, Jumhur berurusan dengan hukum setelah mengkritisi pengesahan RUU Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020 atau selama Jokowi memimpin.
Pengangkatan aktivis Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menandakan Presiden Prabowo tak mau warga kritis musah dilaporkan.
- Al Araf: Penguntitan Islah Bahrawi Ancaman Serius Terhadap Kebebasan Sipil dan Demokrasi
- Tim Perlindungan Masyarakat Sipil: Hentikan Teror Terhadap Mahasiswa hingga Aktivis
- Lompatan Normatif: Memaknai RUU HAM sebagai Pembaruan Substansial
- Soroti Fenomena 'Mas Bahlil Ganteng', Prof Henry Indraguna Sebut Strategi Skincare Politik Terbaru
- Membunuh Pembawa Pesan: Budaya Membungkam Kritik?
- Megawati Terharu hingga Terisak saat Dubes Palestina Bercerita
JPNN.com




