Aktivis Ditunjuk Jadi Menteri, Pengamat: Tanda Prabowo Tak Mau Warga Kritis Dilaporkan

"Sejatinya, menjadi acuan bagi para pendukungnya agar tidak mudah melakukan pelaporan sana sini terhadap warga yang kritis. Sebab mantan terpidana politik justru diangkat Prabowo sebagai menteri," ujar Ray.

Pengamat politik itu mengatakan pesan pengangkatan Jumhur harus dipandang seksama para pendukung Prabowo. 

Terlebih lagi, sejumlah pendukung Prabowo akhir-akhir ini, banyak melakukan pelaporan terhadap warga kritis.

"Sudah harus dihentikan. Cara seperti ini, cukup berlaku di era Jokowi. Aktivis kritis dibungkam dengan pemidanaan ke polisi," ujar Ray.

Dia mengatakan ke depan polisi juga harus selektif menindaklanjuti laporan yang menyasar warga kritis. 

"Pemidanaan politik harus dikurangi untuk menuju ke pemidanaan kejahatan," ujar Ray.

Diketahui, Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin, melakukan reshuffle kabinet dengan menempatkan enam orang di posisi baru.

Keenam pejabat baru itu ialah Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. (ast/jpnn)