Anas: Reshuffle Bukan Hak Parpol

JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono ditanggapi dingin oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut mantan ketua umum PB HMI itu, penggantian menteri merupakan hak perioregatif presiden yang tak boleh diintervensi oleh parpol.

"Parpol tak boleh intervensi. Reshuffle itu hak perioregatif Presiden SBY. Itu wilayahnya Presiden," kata Anas, dalam momen HUT ke-9 Partai Demokrat, Minggu (17/10).

Kendati tak mau ikut campur, Anas mengaku dirinya mengetahui bahwa saat ini SBY tengah mengevaluasi sejumlah menteri di KIB II. "Evaluasi itu memang ada, tapi bukan berarti ke sana (reshuffle). Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu apakah evaluasi itu berujung pada reshuffle. Saya bukan ahli nujum. Biarlah kewenangan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY," papar Anas. 

Namun, Anas mengingatkan agar semua parpol yang tergabung dalam koalisi untuk tetap komitmen mendorong pemerintah menjalankan program KIB II. "Sebaiknya, semua parpol mendorong pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat," paparnya.(gus/jpnn)