Anggaran Kapal Perintis NTT Disetop, Ancaman Inflasi Daerah Mengintai

Kondisi ekonomi masyarakat di tingkat lokal juga terancam lumpuh seiring terhentinya distribusi logistik.

Tanpa kehadiran kapal perintis, hasil bumi, tangkapan perikanan, serta kerajinan lokal dari wilayah kepulauan tidak dapat dipasarkan ke luar daerah, sehingga pendapatan warga mengalami penurunan drastis di tengah naiknya biaya hidup.

"Hal ini menjadi pukulan telak bagi roda ekonomi masyarakat yang kehilangan pasar utamanya," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (20/7).

Di sisi lain, krisis konektivitas ini juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan dasar.

Penyediaan angkutan perintis merupakan bagian dari Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) atau keperintisan yang telah diamanatkan oleh undang-undang guna menjamin akses mobilitas warga.

"Kegagalan operasional akibat masalah anggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak dasar atas mobilitas dan pemerataan keadilan sosial," imbuhnya.

Krisis transportasi ini juga dinilai mengancam keberhasilan program strategis nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Distribusi logistik untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T diperkirakan akan menghadapi hambatan serius tanpa adanya dukungan armada perintis.