Anggota Komisi IV DPR Pertanyakan Dasar Penyegelan 1.000 Ton Udang di Jatim

Anggota Komisi IV DPR Pertanyakan Dasar Penyegelan 1.000 Ton Udang di Jatim
Anggota MPR FPKS Johan Rosihan. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Penyegelan lebih dari 1.000 ton udang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur menuai sorotan.

KKP sendiri menyatakan akan berkordinasi dengan DJP untuk pendalaman, apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan perpajakan.

Pertanyaanya adalah apakah penyegelan dapat dilakukan hanya berdasarkan indikasi? Ini merupakan legal isu yang paling menarik.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan meminta Dirjen PSDKP menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan proses pemeriksaan yang menjadi landasan tindakan tersebut.

Johan menilai kewenangan pengawasan memang menjadi bagian dari tugas KKP.

Namun, kewenangan tersebut menurutnya harus dijalankan secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur hukum agar tindakan penegakan aturan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha maupun masyarakat di daerah.

"Kewenangan pengawasan juga harus dijalankan secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai dalam proses penegakan aturan justru muncul persoalan baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, masyarakat sekitar maupun perekonomian daerah,” kata Johan kepada wartawan, Sabtu (26/9/26).

Oleh karena itu, Johan secara khusus meminta Dirjen PSDKP membuka dasar tindakan penyegelan tersebut, termasuk dugaan pelanggaran yang ditemukan, status barang yang diamankan, serta tahapan pemeriksaan yang sedang berjalan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan meminta Dirjen PSDKP menjelaskan alasan penyegelan 1.000 lebih udang di Jawa Timur.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News