Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Waspada

JAKARTA - Jelang akhir tahun anggaran 2010, capaian pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan masih berjalan di tempat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 13,33 persen dari jumlah warganegara atau sekitar 31,02 juta orang. Angka tersebut hanya terpaut tipis dengan plafon tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni untuk menjaga kemiskinan di jumlah 13,5 persen.

Direktur Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan bahwa status kemiskinan di Indoensia adalah waspada. Karena target pemerintah adalah menjaga kemiskinan pada angka 12,5 persen sampai 13,5 persen. Prasetijono mengungkapkan, seharusnya angka kemiskinan itu bisa ditekan setidaknya mendekati plafon minimum yakni 12,5 persen. "Tapi untuk menekan itu Pemerintah perlu berupaya keras dengan program-program pengentasan kemiskinan yang fresh," ujar dia di Jakarta kemarin (12/12).

Pemerintah telah berupaya mengarahkan agar pekerja sektor informal bisa masuk ke formal. Caranya dengan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, training, dan sebagainya sehingga mereka masuk dalam ketegori formal dan mengurangi beban pendapatan mereka. Karena jika persoalan tenaga kerja bisa diatasi dengan baik akan berdampak besar kepada angka kemiskinan. "Perhitungan kami tiap 1 persen pertumbuhan itu bisa menciptakan sekitar 400 ribu kesempatan kerja baru dan itu patut mendapat perhatian," kata dia.

Data Bappenas menyebutkan, kemiskinan di Indonesia cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83 persen) menetap di Pulau Jawa. Prasetijono mengatakan, Pulau Jawa menempati peringkat pertama disusul Sumatera dengan prosentase kemiskinan 21,44 persen dari total 31 juta penduduk miskin. "Sedangkan Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan peringkat ketiga, keempat dan kelima. "Masing-masing untuk Sulawesi 7,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 3,3 persen, Papua 3,3 persen dan Maluku 1,5 persen," jelasnya.