Anwar Hafid Konsultasikan Konflik Agraria di Sulteng ke Kemenkum

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait penyelesaian konflik agraria yang terjadi di provinsi itu.

"Pak Menteri Hukum menyampaikan bahwa pemerintah provinsi memang berkewajiban memberikan fasilitasi bagi masyarakat ketika terjadi konflik agraria," kata Anwar di Palu, Minggu (16/8/2026).

Anwar mengatakan pertemuan itu membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sulteng, terutama konflik agraria dan langkah pemerintah memastikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam pertemuan itu, Menteri Hukum menyampaikan pemerintah provinsi berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang menghadapi konflik agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Gubernur itu memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian konflik, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan yang ada di daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan juga pengadilan tentunya," tuturnya.

Anwar mengatakan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penyelesaian konflik agraria dilakukan secara terpadu dengan melibatkan setiap pihak sesuai kewenangannya.

Konsultasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk pemerintah daerah dalam menangani konflik agraria berjalan sesuai koridor hukum.

"Nah, ini yang kami lakukan, kami konsultasikan supaya Satgas yang kami bentuk tidak salah jalan," katanya.