APKARINDO: Belajar dari Era Soeharto, Negara Harus Kembali Hadir Memperkuat Petani Karet Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) Irfan Ahmad Fauzi menilai pengalaman pembangunan perkebunan karet pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memberikan pelajaran penting bagi arah kebijakan perkaretan nasional saat ini.

Sebab, karet bukan sekadar komoditas ekspor. Bagi jutaan masyarakat pedesaan, terutama di berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan, kebun karet merupakan sumber penghidupan, pendapatan harian, aset keluarga, sekaligus penopang ekonomi masyarakat desa. 

“Sejarah menunjukkan kemajuan sektor karet tidak bisa hanya diserahkan kepada pasar. Negara perlu hadir terutama untuk melindungi petani,” ujar Irfan Ahmad Fauzi.

Menurut dia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkebunan rakyat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional secara lebih sistematis. 

Pemerintah tidak hanya memandang perkebunan sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah produksi baru, serta penggerak ekonomi pedesaan. 

Kebijakan tersebut menghubungkan petani dengan lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan, dinas teknis, koperasi, lembaga penelitian, dan pasar. 

Berbagai program kemudian dikembangkan, antara lain Nucleus Estate and Smallholder (NES) atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Proyek Peremajaan, Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Smallholder Rubber Development Project (SRDP), penyediaan kredit, penyuluhan, koperasi, hingga PIR-Trans. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah yang besar, terstruktur, dan berjangka panjang terhadap perkebunan karet rakyat. 

Irfan menekankan salah satu pelajaran penting dari periode tersebut adalah pembangunan perkebunan karet tidak cukup hanya dengan memperluas areal. Peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit atau klon unggul, peningkatan teknik budidaya, penguatan penyuluhan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas bahan olahan, hingga pemasaran harus berjalan sebagai satu kesatuan.