APVI Minta Pemerintah Beri Perlindungan bagi Industri Produk Tembakau Alternatif
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) terus mendorong dilakukannya penelitian terhadap produk tembakau alternatif di tanah air.
Hasil penelitian tersebut nantinya dapat menjadi sumber informasi komprehensif di tengah masifnya disinformasi yang disampaikan kelompok anti tembakau.
Untuk mencegah masifnya disinformasi mengenai produk tembakau alternatif, Aryo menekankan pentingnya memperbanyak penelitian di dalam negeri yang turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Di samping itu, APVI juga aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan akuntabel agar disinformasi terhadap produk tembakau alternatif kian berkurang di masyarakat.
Harapannya, masyarakat terutama perokok dewasa mendapatkan keyakinan bahwa produk ini merupakan alternatif yang memiliki risiko lebih rendah daripada rokok, dan perokok dewasa bisa beralih ke produk tembakau alternatif.
“Kami berfokus kepada penyediaan opsi produk tembakau alternatif karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pilihan,” seru Aryo.
Selain menjadi pilihan bagi perokok dewasa yang ingin menurunkan tingkat risiko, Aryo meneruskan industri produk tembakau alternatif juga berkontribusi terhadap perekonomian melalui penerimaan cukai. Selama pandemi Covid-19, industri baru ini berhasil bertahan, bahkan kinerjanya terus meningkat.
“Pascapendemi, industri ini meningkat. Proyeksi peningkatan kontribusi cukai sebesar 50 persen dari tahun lalu,” ujarnya.
Pentingnya memperbanyak penelitian di dalam negeri yang turut melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Enggak Boleh Utang Rokok, Pria di Jakbar Bakar Warung
- Bea Cukai Yogyakarta Sosialisasikan Ketentuan Cukai untuk Rokok dan Minuman Berpemanis
- 1 Juta Rokok Ilegal Disita Bea Cukai Kudus dalam Penindakan di Jepara dan Grobogan
- Bea Cukai Pangkalan Bun Sita 15.920 Batang Rokok Ilegal dalam 3 Penindakan
- Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gelar Operasi Pasar di Malang dan Banyuwangi
- GAPPRI Minta Pengaturan Rokok Konvensional Dipisahkan dari RPP Kesehatan