Arah Interpelasi ke Personal
Senin, 16 April 2012 – 06:03 WIB
JAKARTA - Polemik hak interpelasi anggota DRP terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan terus bergulir. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menolaknya. Nuansa politis dengan aroma dongkel mendongkel posisi kursi menteri 'basah' pun kuat tercium. Lebih lanjut dia menilai penggunaan hak interpelasi DPR itu memperkuat adanya kemandulan pada anggota DPR tersebut. Karena kontrol kepada pemerintah merupakan fungsi yang berkelanjutan dan terus menerus.
Hak interpelasi dewan itu, kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, A Bahir Ihsan dilakukan terhadap pemerintah dalam artian institusi. ”Ini artinya sebuah kontrol antar lembaga. Yakni legislatif kepada eksekutif. Ini bagian dari konsep perimbangan kekuasaan,” ujar Bahir Ihsan di Jakarta, Minggu (15/4).
Pada kasus interpelasi DPR kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menurut dia lebih dominasi pada kontrol legislatif kepada personal. Bukan pada institusi pemerintah yang dianalogikan pada Presiden yang dilanjutkan kepada menteri-menterinya. ”Persoalan inilah yang saya sebut membias. Dewan sesungguhnya tak mengenal dan memahami hak interpelasi. Akibatnya menjadi begitu mudah melakukan interpelasi,” tuturnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Polemik hak interpelasi anggota DRP terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan terus bergulir. Ada yang mendukung,
BERITA TERKAIT
- Sukses Perbaiki Infrastruktur, Rano Karno dapat Dukungan dari Srikandi Banten
- Siap Bertarung di Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran di PKB
- Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub dari PKB
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Parpol Lain di Luar Koalisi Indonesia Maju
- Bagaimana Sikap PKS dan NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Begini Kata Surya Paloh