Asosiasi Minta Pemerintah Berlaku Adil Soal Pemotongan Kuota Impor Daging

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha daging impor reguler membantah klaim pemerintah bahwa mereka tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga daging dan cenderung memainkan harga. Apalagi, segmen pasar daging impor bukanlah pasar umum, tapi industri hotel, restoran dan katering (Horeka).

“Sebenarnya peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni punya kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Justru pemerintah harusnya hanya atur regulasi saja sebagai regulator, dan yang operating swasta dan BUMN. Itu sebabnya harus ada equal treatment, perlakuan yang sama,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Teguh Boediyana dalam siaran persnya, Sabtu (24/1).

Penegasan itu disampaikan Teguh menanggapi jawaban Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal pemangkasan kuota impor daging sapi reguler yang selama ini jadi jatah pengusaha swasta.

Mentan Amran membenarkan bahwa sebagian besar kuota impor daging sapi reguler tahun ini dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar negara dapat hadir sebagai stabilisator.

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan menstabilkan harga mengingat bicara harga maka terkait mekanisme pasar.

“Supply and demand. Jika pasok cukup, harga stabil. Stabil tidak hanya di pasar umum, tapi juga segmen kami sebagai pemasok industri Horeka,” paparnya.

Kalangan pedagang daging di pasar umum pun mengakui. Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (APPDI), Asnawi mengatakan, produksi daging sapi nasional masih kurang.

Dengan konsumsi per kapita 2,57 kg, kebutuhan daging dalam negeri mencapai 731.000 ton/tahun, sementara produksi daging sapi nasional hanya mampu memenuhi 33,4 persen. “Sisanya dipenuhi oleh impor,” kata Asnawi, Jumat (23/1).