ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Tol: Kurangi Beban APBN, Perbesar Peran Swasta

Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait.

Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik.

Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.

"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," ujar Kristianto.

Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia. (cuy/jpnn)