Badan Gizi Nasional Diminta Tunda Sementara Program MBG untuk Petakan Kebutuhan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Komunikolog Emrus Sihombing mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertentu guna menguji sistem yang lebih aman dan efektif sebelum diterapkan secara penuh.

Usulan tersebut disampaikan Emrus menyusul pentingnya penyesuaian program dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, melalui proyek percontohan, pemerintah dapat memetakan kebutuhan logistik dan teknis secara mendalam.

"Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project," kata Emrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Emrus mengatakan dalam proyek percontohan tersebut pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah secara lebih spesifik. Persoalan penyimpanan makanan, kapasitas lemari pendingin, kebutuhan gizi anak, hingga sumber bahan pangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Setelah model tersebut dianggap aman dan efektif, lanjut Emrus, sistem dapat diterapkan secara lebih luas. Ia menilai pendekatan semacam itu penting, karena kondisi setiap daerah tidak dapat disamakan.

"Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi," ujarnya.

Untuk pengolahan makanan, menurut Emrus, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberdayaan kantin sekolah, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), atau warung makan lokal yang memenuhi standar sebagai bagian dari ekosistem penyediaan makanan bergizi, tidak harus berpusat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kenapa tidak diberikan ke kantin sekolah dan ibu PKK, warung nasi setempat? Jadi ada pemberdayaan ekonomi setempat. Ibu PKK itu representasi ibu kita, masak dengan hati seperti anaknya yang makan," ucapnya.