Banggar akan Panggil Menkeu
Tangapi Keluhan Kepala Daerah Penghasil Migas
Kamis, 04 Februari 2010 – 13:53 WIB
JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada sejumlah daerah penghasil Migas. Trimedia menyebutkan jadwal pertemuan Banggar dengan Menkeu harus direalisasikan sebelum pembahasan ABPN-P 2010 dimulai. Karena tujuh kepala daerah penghasil Migas yang hadir saat rapat Banggar, menyuarakan aspirasi yang sama yakni agar utang DBH ke daerah dimasukkan dalam APBN-P 2010.
Anggota Banggar DPR RI, Trimedia Pandjaitan mengatakan pemanggilan itu untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu menjelaskan berbagai masalah terkait keterlambatan pembayaran DBH serta perhitungan lifting Migas dan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).
Baca Juga:
"Saya rasa sangat penting sekali untuk segera memanggil Menteri Keuangan. Karena dari apa yang kita dengar, baik hari ini ataupun saat turun ke daerah, keterlambatan DBH ini sangat mengganggu pembangunan di daerah," kata Trimedia.
Baca Juga:
JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait
BERITA TERKAIT
- KPK Diminta Menindaklanjuti Laporan JATAM Terkait Menteri Bahlil
- Dua Korban Longsor Cipongkor KBB Ditemukan Dalam Posisi Saling Berpelukan
- Komisi VI DPR Minta Kemendag dan Penegak Hukum Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu
- Kementan Perbaiki Infrastruktur Demi Meningkatkan Produktivitas
- HFN 2024, Kemendikbudristek: Memperkuat Ekosistem Perfilm Nasional
- Nuzulul Quran dan Tradisi-Tradisi Rutin di Masjid Keramat Luar Batang