JPNN.com 
Banjir di Pulau Sumatra, Hanura Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra sebagai bencana nasional.
“Penetapan status itu penting bagi penganganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, agar lebih cepat dan terstruktur," kata OSO di sela Konferensi Pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, Selasa (2/11).
OSO juga memaklumi banyak kepala daerah di tiga provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pascabencana.
Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada Gubernur dan Mendagri, menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak poranda.
"Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," imbau OSO.
Hanura pun berharap, seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau.
Untuk itu, pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan.
"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.
Ketua Umum Parta Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra sebagai bencana nasional.
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Ajak Anak Muda Membangun Masa Depan Lewat Jalur Politik
- PDIP: Outlook Negatif Moody's Peringatan Serius, Pemerintah Harus Berbenah
- Punya Sistem Polder, Andalan PIK2 Bebas Banjir saat Hujan Ekstrem
- Tanggul Sungai Nglangak Kudus Jebol, Banjir Menggenangi 5 RT-2 RW
- Respons Cepat Tim BTB Tangani Dampak Banjir dan Longsor
- BNPB Upayakan Pinjaman Luar Negeri Untuk Kebutuhan Anggaran Pencegahan Bencana
.jpeg)
