Banyak Daerah Sulit Gaji PPPK Saat Akhir Tahun, Komisi II Cari Formulasi Pembiayaan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pemerintah daerah sebenarnya sudah mengeluh, dalam kemampuan keuangan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dalam implementasinya ada yang enggak dibayar gajinya, itu nanti pada akhir tahun," kata Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Legislator fraksi NasDem itu mengungkap daerah kemungkinan pada September sampai Desember kesulitan membayar gaji PPPK.

Menurut dia, DPR saat ini sedang membuat formulasi agar PPPK tetap digaji di tengah keterbatasan dana daerah.

Semisal, kata Rifqi, sebagian PPPK digaji memakai pembiayaan dari APBN untuk membantu daerah.

"Misalnya ada sebagian di-handle oleh APBD, sebagian di-handle oleh APBN," ujarnya.

Rifqi mengatakan penting bagi pusat membantu membayar gaji PPPK agar ruang fiskal daerah tak habis untuk belanja pegawai.

"APBD-nya masih punya ruang fiskal yang cukup, bukan sekadar untuk menggaji ASN atau PPPK-nya," kata dia.