Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Sarmuji Golkar Singgung Biaya Mahal Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut semua pihak harus mencari akar persoalan dari fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi, ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan, kenapa, kok, OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (11/3).
Sekjen Golkar itu menuturkan semua pihak harus bisa memikirkan upaya pencegahan agar kepala daerah tak terlibat rasuah.
"Tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa," kata Sarmuji.
Dia menuturkan fenomena kepala daerah terjaring OTT KPK satu di antarnya bisa disebabkan biaya politik yang mahal.
"Barangkali politik kita terlalu mahal," ujar Sarmuji.
Menurutnya, pilkada mahal ini sebenarnya memiliki konsekuensi luas, terutama terkait tata kelola pemerintahan sesauai aturan.
"Pilkada kita terlalu mahal. Mungkin orang enggak bisa bayangkan, ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak," ujarnya.
Ketua fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut biaya tinggi pilkada tidak bisa dilepaskan dari fenomana kepala daerah terjaring OTT KPK.
- Pengusaha Pacitan Ini Terseret Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Rumah Digeledah KPK
- Muhadjir Effendy Merasa Tak Enak Menunda Pemeriksaan oleh KPK
- KPK Periksa Dua Pejabat Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor Barang Tiruan
- Muhadjir Effendy Minta KPK Tunda Pemeriksaan Kasus Haji
- Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman untuk Luhur Budi Djatmiko, Alexander Marwata: Terdakwa Harus Ajukan Kasasi
- Pesan Bahlil kepada Pengurus SOKSI
JPNN.com




