Beban APBN Sudah Berat, Pakar UGM Sebut Kenaikan Harga Pertamax Sangat Realistis

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai sebagai langkah yang realistis demi menjaga ketahanan fiskal negara.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyebut anggaran negara sudah tidak sanggup lagi menahan beban subsidi yang kian membengkak.

“Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Fahmy menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat.

Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy.

Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10 ribu per liter.