Belanja Daerah Kecil Picu Munculnya Calo Anggaran
Selasa, 14 Juni 2011 – 11:42 WIB
JAKARTA - Politik anggaran di Indonesia yang lebih banyak belanja pusat ketimbang belanja daerah, menimbulkan potensi terjadinya calo anggaran. Timpangnya distribusi anggaran ke daerah juga menyebabkan gubernur, bupati, dinas terkait berbondong-bondong ke Jakarta, memperjuangkan kepentingan daerahnya. "Politik anggaran kita yang banyak belanja pusat dari pada daerah, disitu kemungkinan potensi calo terjadi. Calo bisa persepsi masing-masing. Saya juga bisa dibilang calo, ketika saya secara rill memperjuangkan kepentingan daerah," ungkap politisi Partai Golkar itu.
"Mereka lobi ke Menteri Keuangan, kementerian teknis, sampai badan anggaran. Ini yang menimbulkan potensi calo anggaran," kata Anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Selasa (14/6).
Baca Juga:
Ditanya apakah calo anggaran itu benar-benar ada, Agun menjelaskan, itu merupakan persepsi publik. Ia menjelaskan, DPR sama dengan presiden, punya kewajiban dengan sistem pemilihan suara rakyat yang membawa implikasi tuntutan publik yang luar biasa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kata dia, ketika pada masa tertentu harus mengunjungi konstituen dalam waktu tertentu sesuai rencana strategi, tentunya rakyat bertanya apa yang dibawa dan apa saja yang telah dilakukan selama ini.
Baca Juga:
JAKARTA - Politik anggaran di Indonesia yang lebih banyak belanja pusat ketimbang belanja daerah, menimbulkan potensi terjadinya calo anggaran. Timpangnya
BERITA TERKAIT
- Cak Imin Pastikan PKB Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Sandi AMPI Serukan Rekonsiliasi Pascapemilu: Bersatulah demi Indonesia Emas 2045
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Tamil Selvan: Gugatan PDIP ke PTUN Tak Akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran
- PDIP Masih Buka Pintu untuk Ahok di Pilkada Jakarta 2024, Tetapi
- Kader di Sumut Menilai Zulhas Sangat Pantas Kembali Memimpin PAN