Belanja Pegawai Dibatasi, DPRD Bandung Minta Tingkatkan PAD tanpa Bebani Masyarakat

jpnn.com, BANDUNG - Kebijakan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen mulai direspons daerah. Di Kota Bandung, porsi belanja pegawai saat ini tercatat sebesar 29 persen.

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi menilai angka tersebut masih dalam koridor aturan. Namun, dia menekankan pentingnya efisiensi dan peningkatan produktivitas agar struktur anggaran tetap sehat.

“Saya yakin dengan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan sekarang. Yang paling penting itu peningkatan produktivitas, supaya dari sisi biaya tetap sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Asep mengakui masih ada sejumlah kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi. Di sektor pendidikan misalnya, kekurangan tenaga guru masih terjadi. Hal serupa juga ditemukan di beberapa instansi lainnya.

“Kita dapat laporan, guru masih kurang. Di instansi juga masih ada kekurangan. Ini harus diputar otak bersama pemerintah, supaya tetap mengikuti undang-undang, tapi kebutuhan mendesak juga bisa terpenuhi,” katanya.

Dia menegaskan pemenuhan kebutuhan pegawai tetap harus dilakukan secara selektif tanpa melanggar batas belanja pegawai yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pariwisata.

Menurut Asep, tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung harus dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran wisatawan akan berdampak langsung pada sektor perhotelan, restoran, hingga usaha lainnya.