Bendum PDIP Mengaku Bersih dari Kasus e-KTP, Nih Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Olly Dondokambey menyatakan bahwa dirinya bersih dari persoalan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, tak perlu ada lobi ke pimpinan Banggar untuk meloloskan e-KTP karena program nasional itu sudah disepakati Komisi II DPR tentang progam e-KTP.
“Mekanisme di DPR, kalau Komisi II setuju, kita tidak mungkin mengubah. Jadi buat apa mereka lobi saya,” kata Olly saat dihadirkan sebagai saksi di pada persidangan atas Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/4).
Olly yang kini menjadi gubernur Sulawesi Utara itu menjelaskan, dirinya justru tak membawahi urusan e-KTP. Sebab, bendahara umum PDIP itu duduk sebagai pimpinan Banggar DPR periode 2009-2014 yang membidangi transfer ke daerah.
“Jadi tidak bicara departemen (kementerian, red). Belanja departemen bukan bidang saya,” tegasnya.
Sebagai pimpinan Banggar yang membidangi transfer ke daerah, Olly mengurusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karenanya, dia tak bersentuhan dengan belanja kementerian. “Apalagi e-KTP,” tegasnya.
Olly menjelaskan, untuk menelusuri penganggaran e-KTP bisa dilihat dari nota keuangan pemerintah. Hanya saja, bendahara umum DPP PDI Perjuangan itu mengaku tak membaca nota keuangan pemerintah secara detail pada hal-hal yang bukan menjadi urusannya.
“Pemerintah memberikan buku tebal sebegini (nota keuangan), itu ada rinciannya pasti. Bagi saya, ngapain saya baca semua, saya hanya baca makronya, sebab komisi yang akan baca detailnya,” tegasnya.(put/jpg)
Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Olly Dondokambey menyatakan bahwa dirinya bersih dari persoalan kasus korupsi kartu tanda penduduk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Peringati Hari Kartini, Nani Suhajar Bicara soal Pemimpin Wanita Masa Kini
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan