BHS Soroti Pembatasan Penumpang Kapal, Konektivitas Antarpulau Terancam
jpnn.com, PALEMBANG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kebijakan baru Kementerian Perhubungan yang membatasi jumlah penumpang kapal penumpang dan kapal ro-ro berdasarkan kapasitas sekoci yang tersedia, meskipun kapasitas angkut kapal sebenarnya lebih besar.
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi membatasi jumlah penumpang yang dapat diangkut, meskipun kapasitas angkut kapal sebenarnya lebih besar.
Kebijakan itu diterapkan menyusul sejumlah terjadi kecelakaan kapal.
BHS menilai penerapan pembatasan berdasarkan kapasitas sekoci justru berpotensi menyulitkan masyarakat pengguna transportasi laut. Ia menyebut jumlah penumpang yang dapat diangkut bahkan berpotensi hanya sekitar 20 persen dari kapasitas kapal karena umumnya kapal hanya memiliki dua sekoci.
Padahal, menurut BHS, kapal penumpang dan feri telah dilengkapi liferaft dengan jumlah lebih dari 125 persen dari kapasitas pelayar atau total penumpang.
“Indonesia adalah negara kepulauan. Transportasi laut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah yang jumlahnya lebih besar dibandingkan masyarakat menengah ke atas. Dengan pembatasan penumpang, tentu akan menyusahkan masyarakat,” ujar BHS, Rabu (7/10).
BHS menjelaskan sekoci membutuhkan peralatan dan proses pengoperasian yang cukup rumit, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penyelamatan cepat.
Dalam sejumlah kecelakaan, kru kapal bahkan tidak sempat menurunkan sekoci. Kalaupun berhasil diturunkan, sekoci belum tentu dapat memberikan penyelamatan secara maksimal karena berpotensi berpindah jauh dari lokasi kecelakaan.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono nilai kebijakan Kemenhub batasi penumpang kapal berdasarkan kapasitas sekoci berpotensi ganggu konektivitas antarpulau.
- Bambang Haryo Desak Kemenhub Keruk Alur Dangkal di TAA
- BHS Kritik Beban Subsidi LRT Sumsel, APBN Terkuras hingga Rp300 Miliar per Tahun
- Kemenhub Revisi Target Pengadopsian Bus Listrik, Mundur
- Asosiasi Berharap Pembatasan Angkutan Barang Saat Nataru Hanya Pada Truk ODOL
- BHS Minta Kemenhut dan Perhutani Evaluasi Penanganan Karhutla
- Pemerintah Gelontorkan Duit Rp722 miliar untuk Diskon Tiket Pesawat
JPNN.com




