Senin, 20 November 2017 – 09:02 WIB

Birokrat Boleh Salah

Senin, 28 Februari 2011 – 01:41 WIB
Birokrat Boleh Salah - JPNN.COM

BIROKRAT boleh salah, asal dia tahu mengapa berbuat salah. Tapi ingat, bukan melawan hukum! Pengertian ini dimaksudkan bahwa dalam melangkah dan mempersiapkan kebijakan atau mengambil kebijakan menurut otoritasnya, bisa saja birokrat melakukan kesalahan. Salah itu bisa dalam arti pemikiran, gagasan, atau bisa juga langkah yang diambil kemudian ternyata dianggap salah.

Kasus Dipo Alam adalah salah satu contoh. Sekretaris Kabinet yang dipolisikan terkait pernyataan pemboikotan iklan di media penyebar kebencian ini bisa dianggap salah karena mengambil sisi pandang diametral antara media dan organ pelaksana pemerintahan.

Perlu diingat, dalam konsep birokrasi dikenal tiga instrumen kontrol terhadap birokrasi. Yaitu, akuntabilitas, eksplorasi media dan kontra-birokrasi. Akuntabilitas tentu kita semua tahu. Sementara ekspolorasi media, artinya media melakukan pemberitaan besar-besaran terhadap skandal atau kesalahan birokrasi.

Ada pun kontra-birokrasi berupa pembentukan quazy-government atau lembaga-lembaga independen yang menggantikan peran birokrasi. Di Indonesia banyak contohnya seperti KPU, KPI, Komnas HAM, dan KPPU.

Kesalahan birokrat dalam pengertian tulisan ini harus tidak sama dengan kesalahan dalam pengertian melawan hukum. Sebab, harus dibaca dalam koridor birokrasi, bukan semata koridor hukum. Kalau berkembang terus langkah hukum (pengaduan kepada aparat penegak hukum) pada satu pihak dan langkah birokrasi (dengan pemahaman akuntabilitas atau tanggung gugat) di sisi lain, maka yang akan terjadi adalah situasi di mana dua pihak berhadapan dalam bahasa berbeda.

Akuntabilitas adalah tanggung-gugat. Gugatan kepada Dipo, belum tepat diarahkan pada gugatan hukum. Gugatan dalam fungsi akuntabilitas akan lebih tepat dan merupakan hal sangat wajar, dengan ’’manner’’ pejabat publik yang harus akuntabel.

Karena itu dalam koridor birokrasi, maka menjawab somasi dapat diartikan sebagai langkah menanggung gugat. Bukan soal mengakui kesalahan atau meminta maaf, tetapi menjelaskan mengapa langkah-langkah atau kebijakan diambil. Dalam kasus Dipo, itupun belum tentu sudah menjadi langkah kebijakan, karena baru hanya diucapkan, belum diproses secara birokratis yang lazim.  

Akuntabilitas mengandung arti bahwa dalam keputusan serta langkah-langkah di lapangan memiliki kesiapan dalam menerima pendalaman, pemeriksaan ataupun gugatan publik. (Hon.PJ.  Patterson, 1994). Dengan demikian, jawaban yang selalu dilontarkan Dipo bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan harus diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut. Jadi angan diartikan sebagai kesombongan atau keangkuhan yang bersangkutan, apalagi  ditarik lebih jauh sebagai ’’keangkuhan penguasa’’.

Peristiwa Dipo akan mengajak aparat kehumasan serta pejabat publik untuk tidak memberikan informasi kepada media tertentu, mungkin harus dibaca sebagai spontanitas dalam suatu forum pembahasan bagaimana sulitnya memasyarakatkan program pemerintah dan hasil-hasil kerja pemerintah. Secara internal pada jajaran eksekutif, termasuk dalam membahas metode menangani media, dapat saja berkembang pandangan serta usulan teknis yang aneh dan ekstrem.

Tapi yang harus dibaca ialah bahwa program atau agenda aksi misalnya, belum dalam formulasi yang jelas, nyata, dan belum secara formal ditegaskan kepada jajaran eksekutif, termasuk kepada jajaran kesekjenan lembaga  negara. Pemerintah sendiri sebetulnya sedang mempersiapkan langkah-langkah revitalisasi kehumasan di lingkungan instansi pemerintah dan untuk itu telah dilaksanakan Lokakarya Nasional Aparatur Kehumasan yang diprakarsai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 November 2010 bertempat di kota Solo.

Lokakarya itu di antaranya menghasilkan materi menyangkut filosofi kehumasan yang memiliki kompetensi pelayanan informasi secara optimal dan bertangung jawab dengan koordinasi lintas kementerian.

Dalam hal ini sarana informasi teknologi menjadi instrumen pokok dan dapat mendorong untuk transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Materi terakhir yang sangat penting juga menyangkut audit komunikasi di lingkungan unit kerja pemerintah, dengan muatan pokok mekanisme dan sistem pengukuran yang akurat dan andal dalam saluran komunikasi internal dan eksternal sehingga tujuan pelayanan publik dapat dicapai.

Pemerintah juga sesungguhnya menyiapkan  rencana kerja untuk manajemen komunikasi krisis dalam lingkungan unit kerja pemerintah dengan arah untuk mengurangi sekecil mungkin kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis, terutama dikaitkan dengan early warning system.

Jadi, sebetulnya sudah cukup banyak yang disiapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, sangat jauh anggapan bahwa pemerintah akan melakukan boikot.

Apa yang terjadi sekarang semakin mendesak bagi unit-unit kerja pemerintah untuk memiliki pedoman kerja dalam kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Materi lokakarya di Solo sudah harus segera menjadi muatan pedoman kerja bagi jajaran birokrasi bidang kehumasan. (*)


*
Siti Nurbaya, Ketua Institut Reformasi Birokrasi
SHARES
loading...
loading...
Komentar