BPJPH Awali 2026 dengan Tujuh Kolaborasi Strategis Penguatan Ekosistem Halal

Lebih lanjut, ia menyebut penyelenggaraan JPH telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ia menegaskan perlunya perluasan pendamping sertifikasi halal.

“Kita membutuhkan jutaan pendamping halal untuk mendorong puluhan juta pelaku usaha UMK. Karena itu, kolaborasi adalah keniscayaan. Sekarang waktunya, kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menyatakan pentingnya penguatan standardisasi dan laboratorium pengujian dalam sektor kelautan.

“Kerja sama ini memperkuat standardisasi, pengawasan mutu, serta pemanfaatan laboratorium pengujian dalam mendukung sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.

Tujuh kerja sama strategis tersebut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Good Fortune Halal Certification Service (Qingdao), UIN Bukittinggi, Universitas Padjadjaran, UI Halal Training Center, HIPPI, serta PT Indonesian Cloud.

Melalui rangkaian kemitraan ini, BPJPH menegaskan komitmen memperkuat ekosistem halal nasional secara terintegrasi menjelang penerapan Wajib Halal secara menyeluruh di Indonesia. (jlo/jpnn)