BPK Apresiasi Transformasi Kementerian Hukum, Dorong Penguatan Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola di tengah transformasi birokrasi dan perkembangan teknologi pemerintahan.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan Kementerian Hukum menjadi fondasi penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Nyoman saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta.

Menurut dia, perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan. Hasil pemeriksaan juga harus mampu mendorong perbaikan sistem dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Dia menyebut sejumlah capaian Kementerian Hukum, seperti reformasi birokrasi, inovasi layanan publik, keterbukaan informasi, dan kerja sama internasional, sebagai bagian dari proses transformasi kelembagaan.

Namun, tantangan baru muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan digitalisasi pemerintahan.

Nyoman menilai pemerintah perlu mulai mengintegrasikan pendekatan Government 5.0 dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Pemanfaatan artificial intelligence (AI) juga dinilai dapat mendukung analisis data dan memperkuat kerja sama lintas sektor.