Bukan Diangkat Jadi PPPK, P3K PW Mulai Dialihkan ke Outsourcing

Dia menentang keras perintah peralihan PPPK paruh waktu ke tenaga outsourcing karena ada banyak yang berlatar honorer database BKN di sana.

Mengalihkan PPPK paruh waktu ke outsourcing, lanjutnya, merupakan bentuk lepas tanggungjawabnya pemerintah. 

Dikhawatirkan kebijakan itu menjalar ke daerah lainnnya, sehingga ini menjadi ancaman bagi nasib PPPK paruh waktu.

Faisol mendesak pemerintah pusat segera mengatur mekanisme peralihan PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu, apalagi sudah banyak masalah yang terjadi di daerah.

Oleh karena itu, kata Faisol, pemerintah harus tegas melihat permasalahan di daerah. Selain itu, banyak juga daerah yang sejak melantik PPPK paruh waktu sampai sekarang belum memberikan gaji.

"PPPK paruh waktu cuma dilantik, disuruh kerja, tetapi belum digaji. Ini kan sangat tidak manusiawi," ucap Faisol.

Tidak ingin peralihan PPPK paruh waktu ke outsourcing menjalar ke daerah lainnya, Faisol mendesak DPR RI dan DPD RI mendorong percepatan regulasi untuk peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu.

Pemerintah pusat jangan hanya mengembalikan penyelesaiannya kepada pemda tanpa memberikan solusinya.