Bupati Bekasi Terjaring OTT, Andreas PDIP Harapkan KPK Tak Jadi Alat Politik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa adil dalam mengusut perkara rasuah.
Hal demikian dikatakan Andreas demi menanggapi kabar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tertangkap dalam OTT KPK.
Menurutnya, KPK wajib menerapkan prinsip keadilan dan tidak boleh menjadi alat politik di bidang penegakan hukum.
"Berharap dan selalu memperhatikan agar KPK juga sebagai lembaga penegak hukum berlaku adil, tidak tebang pilih dan tidak menjadi alat politik," ujarnya kepada awak media, Jumat (19/12).
Sebab, kata Andreas, saat ini masyarakat memantau sejumlah kasus besar di KPK tidak kunjung ditindaklanjuti.
"Masyarakat pun tahu dan melihat banyak indikasi kasus-kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindaklanjuti, tetapi didiamkan, bahkan lenyap begitu saja," katanya.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang juga kader PDIP, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12) kemarin.
KPK pun menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12) malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berharap KPK tidak menjadi alat politik di bidang penegakan hukum.
- Penyidik KPK Geledah Rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, 3 Koper Dokumen Disita
- KPK Peringatkan Rudy Tanoe yang 3 Kali Mangkir terkait Korupsi Bansos PKH
- KPK Periksa Pendiri IAW dan Pegawai Bea Cukai Hari Ini
- KPK Jadwalkan Pemeriksaan Rudy Tanoe dalam Kasus Bansos PKH
- KPK Menggeledah Rumah Mantan Pj Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi
- Terkuak! Menhut Belum Kembalikan Seluruh Uang Suhardiman Amby
JPNN.com




