JPNN.com 
Bupati Bicara Apa Adanya, Pemda Sudah Tidak Sanggup dengan Urusan PPPK
jpnn.com - JAKARTA - Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan kondisi rerata daerah kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu karena beban fiskalnya terlalu berat.
Afni pun pernah menyampaikan langsung masalah ini kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada sebuah kesempatan di Pekanbaru, Riau, 17 Juni 2026.
Saat itu, Afni juga menyampaikan soal dana bagi hasil (DBH) jatah Siak yang potongannya sampai 50 persen.
Kabupaten Siak yang sebenarnya termasuk penghasil minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, serta hasil kehutanan, mengalami tekanan fiskal yang berat. Akibatnya Pemkab Siak sulit meningkatkan kesejahteraan ASN.
"Jangankan membangun fasilitas publik, bayar gaji ASN saja kami sangat kesulitan," keluh Bupati Afni kepada JPNN, Rabu (29/7/2026).
Seandainya pembagian DBH lebih banyak untuk daerah penghasil, lanjut Bupati Afni, tidak akan ada pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN baik PNS maupun PPPK.
Begitu juga nasib P3K PW, untuk saat ini sulit untuk diusulkan diangkat menjadi PPPK karena kekuatan anggaran Pemkab Siak belum memungkinkan.
Masalah DBH ini menurut Bupati Afni sudah disampaikan kepada Wapres Gibran dan mendapatkan respons positif.
Banyak pemda tidak kuat membayar gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu karena tekanan fiskal yang berat.
- Poin-poin Penting PP Dosen PPPK jadi PNS, Guru PPPK Usia Tua Jangan Putus Asa
- Ratusan PPPK Paruh Waktu Bakal Kehilangan Pekerjaan di Tempat Lain
- Pengangkatan PPPK ke PNS Bertahap & Tanpa Tes Saja, Usia 35 Tahun Plus Diakomodasi
- Para PPPK dan P3K Paruh Waktu di Daerah Ini Enggak Perlu Deg-degan Lagi
- 5 Berita Terpopuler: 6 Poin Hasil Pertemuan 10 Pimpinan Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu, Manajemen ASN KemenPANRB Disentil
- Pemda Menunggu Kepastian PPPK jadi ASN Pusat, Statusnya Saja atau Termasuk Gaji?
