Bupati Bogor Ogah Kerja Sama Lagi dengan Bulog, Beras Berkutu dan Berdebu

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengakui, opsi menggandeng BUMD itu disambut sangat baik.

Pihaknya telah menawarkan konsep kepada pemkab Bogor. Spirit pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan) ditekankan dalam penyediaan beras-beras lokal.

“Kalaupun kami dapat (ditunjuk), prioritasnya bagaimana agar beras Bogor bisa terserap,” imbuhnya.

DPRD Kabupaten Bogor, memang telah memberikan rekomendasi atas temuan-temuan bansos di tahap pertama yang lalu. Di antaranya seperti perbaikan kualitas beras, perubahan sistem diatribusi, hingga jika memungkinkan perubahan kontrak dengan penyedia beras seperti Bulog.

“Sedari awal kami kaget dengan Bulog sebagai monopoli penyediaan beras itu. Ternyata, stoknya sempat kosong. Kami sudah periksa ke semua kantong-kantong penyimpangan Bulog waktu itu,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi kepada Radar Bogor.

Hal itu, yang membuat para legislator untuk menyarankan opsi lain dalam penyediaan stok beras. Tidak hanya mengandalkan Bulog. Banyak penyedia lain yang terpercaya dan bisa menjadi alternatif penyedia berasnya.

Jika masih ditunda-tunda mengevaluasi hal-hal mendasar semacam itu bisa berimbas pada keterlambatan tahap kedua dan ketiga

“Selain warga jadi korban, bupati juga jadi korban karena keterlambatan ini. Prinsipnya kami tetap membantu pemda (mengawal penyaluran bansosnya), tidak mempermasalahkan secara hukum. Kami ingin sama-sama program ini tetap jalan, masyarakat tetap diutamakan. Catatannya harus ada perubahan yang beranilah,” pungkasnya. (mam/c/radarbogor)