Buruh Minta Elite Politik Tak Bikin Gaduh
jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta seluruh elite politik menahan diri untuk tidak melontarkan komentar yang membuat situasi panas. Pasalnya, saat ini bangsa masih berduka akibat bencana di Palu dan Donggala.
"Kami juga sangat menyayangkan opini publik yang digiring secara sistematis untuk menyerang Kapolri Tito Karnavian, tentu akan menambah panas nya situasi politik," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Jumat (12/10).
Andi mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah secara terang menyampaikan masalah perusakan barang bukti tidak terbukti. Penggiringan opini untuk menyudutkan Kapolri Tito Kanarvian patut dipertanyakan motifnya .
Karena itu, dia meminta Kapolri Tito Karnavian untuk tetap berkonsentrasi dengan tugas-tugasnya. Dengan begitu, situasi negeri tetap stabil yang pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya ekonomi.
"KSPSI berharap hajat besar politik pilpres dan pileg serentak ini berjalan dengan damai dan aman tentu ini menambah kepercayaan diri investor untuk menanamkan investasi di Indonesia dan tentu berpengaruh untuk kesejahteraan buruh di tanah air," ujar Andi.
"Tetapi kalau keadaan politik tidak kondusif tentu situasi ekonomi menjadi tidak stabil dan kami kaum buruh menjadi korbannya. Jadikan pilpres dan pileg ini sebagai kompetisi yang sehat dan bermartabat," pungkas dia. (dil/jpnn)
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta seluruh elite politik menahan diri untuk tidak membuat kegaduhan
Redaktur & Reporter : Adil
- Silaturahmi Lebaran jadi Pintu Masuk Para Elite Politik Merajut Kembali Persatuan
- Pengamat Dorong Elite Politik Jadikan Momen Idulfitri Menjalin Rekonsiliasi Pasca-Pilpres 2024
- Syafrudin Budiman: Idulfitri Jadi Momentum Rekonsiliasi Politik
- Dinamika di Kalangan Elite Politik Jangan Sampai Menimbulkan Konflik Horizontal
- Tokoh Agama Ajak Elite Politik Perbaiki Hubungan Sebelum Ramadan
- PP Muhammadiyah Ingatkan Elite Politik Tidak Menyeret Masyarakat dalam Pusaran Kisruh Politik