Buruh Protes Regulasi yang Ancam Pekerja, Wamenaker Yakin Presiden akan Berpihak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyebutkan kebijakan yang berpotensi menekan industri rokok harus dikaji secara matang, terutama jika berdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Afriansyah mengatakan itu saat hadir dalam diskusi Perang Iran-Israel Masih Tak Pasti, Pertahanan Ekonomi Diuji di kantor Total Politik, Jakarta, Selasa (28/4) kemarin.

“Biaya untuk membunuh industri ini jauh lebih murah dibanding biaya untuk merehabilitasi orang-orang yang terdampak, bahkan bisa jadi tidak pakai biaya,cukup satu dua regulasi saja,” kata Afriansyah seperti dikutip Rabu (29/4).

Dia menuturkan industri tembakau menjadi sektor padat karya. Jutaan tenaga kerja bergantung ke sektor itu, mulai dari petani hingga buruh manufaktur.

“Sekitar enam juta orang bergantung di sektor ini. Kalau terdampak, efeknya bisa berlipat karena menyangkut keluarga mereka. Ini yang harus dihitung serius,” ujar Afriansyah.

Dia mendorong dilakukan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kemenaker dan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan kebijakan industri hasil tembakau.

Menurut Afriansyah, negara dalam membuat kebijakan tembakau tak bisa melihat dari sisi kesehatan semata, melainkan perlu memandang dampak ke ketenagakerjaan. 

"Jangan sampai satu kebijakan justru mengorbankan jutaan pekerja. Harus ada kolaborasi dan sinkronisasi yang kuat,” lanjut dia.