Sabtu, 18 November 2017 – 03:58 WIB

Catatan Politik Siti Nurbaya

Cerdiknya Indonesia Atasi Pragmatisme Malaysia

Jumat, 03 September 2010 – 02:22 WIB
Cerdiknya Indonesia Atasi Pragmatisme Malaysia - JPNN.COM

PRESIDEN  RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidatonya untuk menyikapi persoalan Indonesia-Malaysia pada 1 September 2010. Pidato ini berangkat dari kasus ’’barter’’ pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tujuh nelayan ilegal Malaysia pada 13 Agustus 2010.

Sebetulnya, pidato ini dapat diyakini untuk memenuhi harapan masyarakat Indonesia, bukan untuk menjawab orang atau pejabat Malaysia. Dalam posisi Indonesia menuju peradaban baru dunia internasional, maka isi pidato Presiden sangat dapat dimaklumi. Kita memang tidak perlu mengikuti gaya provokatif Malaysia yang menekan pemerintah Indonesia untuk bereaksi terhadap aksi-aksi unjuk rasa masyarakat Indonesia.

Sebagai ekosistem kecil dibandingkan dengan Indonesia, perilaku Malaysia yang impulsif, ’’melompat-lompat’’, termasuk dalam kasus Ambalat, kasus penangkapan tiga aparat Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, merupakan langkah mencari perhatian. Tapi sekaligus berpotensi menyudutkan Indonesia di mata internasional bila Indonesia salah mengambil langkah.  Untuk hitungan sekarang, sudah hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia lebih diperhitungkan ketimbang Malaysia dalam komunitas internasional.

Indonesia sebagai negara demokratis, tidak hanya negara besar dalam jumlah penduduk atau memiliki wilayah sangat luas, apalagi dalam kawasan ASEAN. Indonesia juga negara dengan GDP terbesar di Asia dan masuk kelompok G-20. Jumlah penduduk Malaysia juga kalau dihitung hanya lebih sedikit dari separuh jumlah penduduk Jawa Barat. Jadi tidak apa-apanya.

Muatan pidato Presiden menunjukkan tingkat diplomasi tinggi, yang perlu dimaklumi dan mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Mengapa? Kalau ada kritik bisa-bisa saja. Mungkin orang melihatnya hanya dari leadership style, dalam arti pengambilan keputusan. Akan tetapi, kritik itu harusnya ditujukan kepada Menteri, bukan Presiden. Ada dua alasan.

Pertama, karena yang ditampilkan Malaysia untuk ’’menantang’’ Indonesia hanya level Menteri, bukan kepala negara. Kedua, dalam rumusan kerja birokrasi, tingkat Menteri memiliki ’’identitas diri’’ untuk memberikan penjelasan, keterangan dalam otoritasnya, sehingga tidak semua hal harus ditangani langsung oleh Presiden.

Diplomasi peradaban dalam hubungan internasional sudah secara praktis mau tidak mau berpraktik di lapangan. Kita juga perlu mempertimbangkan dimensi-dimensi pragmatisme Malaysia. Juga, dimensi kekuatan hukum dan ekonomi untuk Indonesia membentengi diri dalam pergaulan internasional secara menyeluruh (bukan cuma dengan Malaysia).

Perseteruan melawan Malaysia dengan cara frontal hanya merugikan Indonesia dan mencoreng rupa Indonesia  dalam  percaturan internasional yang jauh lebih berarti. Karena itu, mengajak Malaysia untuk segera menyelesaikan masalah batas wilayah merupakan langkah cerdik Indonesia. Kita tidak boleh lupa dengan kemabukan Malaysia setelah memperoleh Sipadan dan Ligitan pada sengketa hukum perbatasan dalam peradilan internasional di Den Haag.

Di sinilah ciri pragmatisme Malaysia muncul. Malaysia dengan pengalamannya terhadap kasus Sipadan-Ligitan menarik pelajaran bahwa ternyata persoalan batas wilayah bukan satu-satunya jalan untuk memenangkan suatu dispute (ketidakjelasan status) batas wilayah. Jadi, dalam hal ini, Malaysia mengambil manfaat dengan adanya dispute batas.

Sikap Malaysia sangat berbeda sebelum dan setelah kasus Sipadan-Ligitan dalam menangani masalah-masalah perbatasan. Seperti ada pendekatan lain yang diyakininya, yaitu pendekatan okupasi, aktivitas, kehadiran dan keberadaan secara fisik, serta lebih spesifik lagi pendekatan ekonomi dan kesejahteraan. Kita juga tidak boleh lupa bahwa Indonesia adalah leader atau pemimpin dalam kerjasama kawasan ASEAN, sehingga Indonesia tidak perlu terpancing dengan artikulasi politik yang buruk dari Malaysia.

Indonesia juga kemudian menjadi leader dalam pengembangan peningkatan Deklarasi ASEAN menjadi KOMUNITAS ASEAN yang telah mengubah orientasi. Tak hanya orientasi dalam kerjasama (penajaman tujuan), tapi juga dalam legal-aspect (memiliki daya ikat, dan berdasarkan rule-based), sistem kerja (mekanisme, sistematika, keteraturan, dll).
Kita masih melihat perkembangannya ke depan dengan tiga komunitas ASEAN yang sudah dibangun tersebut. Tidak mudah memang bagi Indonesia, yang  harus menunjukkan sosok pemimpin di kawasan ASEAN, sementara kita tahu sangat banyak persoalan, baik di luar maupun di dalam negeri yang kita hadapi.

Persoalan lintas batas negara ASEAN, meliputi ancaman kejahatan transnasional lintas batas, kejahatan lintas batas, dan manajemen perbatasan seperti pemalsuan tanda pengenal dan dokumen perjalanan. Meskipun secara ekonomis konsep hubungan kerjasama kawasan adalah menghilangkan perbatasan, namun secara geografis kawasan Asia
Tenggara masih mengalami masalah perbatasan. Masalah keamanan perbatasan tidak hanya bersifat militer tetapi juga politik, ekonomi, sosial, dan ekologis.

Beberapa contoh masalah lintas batas tersebut meliputi penyelundupan barang, obat dan manusia;  transit tenaga kerja dan teroris;  illegal logging serta illegal fishing, penyebaran uang palsu, bajak laut dan perompakan. (Coba saja diteliti dan inventarisasi kasus-kasus di lapangan. Siapa yang paling banyak dan cenderung menjadi pelaku illegal?).

Untuk itu perlu kesiapan negara-negara anggota ASEAN serta kesiapan atas berbagai konsekwensi bagi negara-negara anggota termasuk Indonesia. Paling utama ialah kesiapan mental. Kesiapan mental untuk Indonesia bisa berbeda dari kesiapan mental untuk Malaysia. Sebab, mental Indonesia dalam kawasan ASEAN harus mental leader, pengayom, pelopor, dan ’’ibu pertiwi’’. Jadi, energi kemarahan rakyat Indonesia yang terusik, mari kita salurkan kepada kecintaan dan membangun Indonesia, jangan mau terpancing dan terkecoh dengan artikulasi diplomasi politik Malaysia. Indonesia memang jauh lebih berarti bagi dunia internasional. (*)


*Penulis adalah Ketua Institut Reformasi Birokrasi
SHARES
loading...
loading...
Komentar