Datangi Balai Kota, AMB Minta Pemprov DKI Cek Perizinan PT Lotte Shopping
jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Muda Bersatu (AMB) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan permasalahan dalam legalitas operasional PT Lotte Shopping Indonesia (LSI).
Dugaan tersebut dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta maupun aparat penegak hukum.
Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen terhadap pengawasan kebijakan publik, AMB menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap aspek perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan kepentingan negara, masyarakat, pekerja, serta terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.
"Karena berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari hilangnya potensi penerimaan negara, terciptanya ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan pemerintah daerah," ujar korlap aksi AMB, Salahudin di Balai Kota DKI Jakarta.
Selain aspek legalitas, AMB juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Organisasi tersebut berpandangan bahwa setiap perusahaan berkewajiban menjalankan hubungan industrial yang adil, menjunjung tinggi prinsip perlindungan tenaga kerja, serta memenuhi seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Atas dasar tersebut, AMB mendesak Pemprov DKI Jakarta dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah konkret melalui penyelidikan secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel terhadap dugaan permasalahan yang terjadi terhadap PT Lotte Shopping Indonesia.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), AMB menilai bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perizinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat penegak hukum.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan menunjukkan komitmen yang nyata dalam memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum
- Pimpinan Komisi XIII Duga Ada Dalang di Balik Konten Hoaks Demonstrasi
- DPRD DKI Dukung Nama Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal Diumumkan ke Publik
- Wa Ode PDIP Dukung Penuh Pemberntasan Tramadol di Tanah Abang
- Menko Polkam Tak Larang Demonstrasi, Asal Jangan Anarkistis
- Menko Polkam: Kondisi Keamanan Indonesia Sangat Mantap, Masih Terkendali
- Datangi DPR, Masyarakat Sipil Menuntut Putusan MK soal MBG Dieksekusi pada 2027
JPNN.com




