DAU Tak Jadi Ditunda, Pilkada Gorontalo Dipastikan Berjalan Lancar

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada Gorontalo 2017 dipastikan tidak terbentur masalah pendanaan. Pasalnya, pihak Pemprov Gorontalo berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk tidak menunda pencairan dana alokasi umum (DAU).

Gubernur Rusli Habibie mengatakan, sekretaris daerah telah memaparkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang permohonan, agar provinsi atau kabupaten dan kota termasuk Gorontalo, yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2017 untuk tidak mengalami penundaan DAU. Pemprov Gorontalo sendiri menganggarkan Rp 107 miliar di APBD 2016 untuk penyelenggaraan pilkada.

“Alhamdulillah saya sudah dapat informasi, bahwa memungkinkan khusus untuk daerah yang akan Pilkada, DAU tidak ditunda, karena dampaknya terhadap proses Pilkada yang akan berlangsung,” kata Rusli Habibie saat konfrensi pers di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Rabu (21/9).

Sebelumnya pemerintah pusat memutuskan mendunda pencairan DAU Provinsi Gorontalo sebesar Rp 96 miliar atau per bulannya Rp 24,5 miliar. Alasannya, Gorontalo memiliki kelebihan anggaran alias silpa sebersar Rp 315 miliar.

Namun, menurutnya Rusli, hal tersebut keliru. Dia mengatakan, silpa pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 60,5 miliar, itu pun akibat dari penundaan pembayaran lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Serta pembangunan proyek RS Asri Ainun Habibie yang tidak selesai pada tahun 2015.

“Dan itu sudah kami jelaskan kepada Kementerian Keuangan terkait silpa tersebut,” tukasnya.

Karena itu, saat ini Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan tahapan Pilkada 2017 dengan lancar dengan dukungan anggaran memadai. “Karena, ada tiga syarat Pilkada bisa ditunda, yaitu bencana, tidak tersedia dana dan force majeur. Namun insya Allah Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 bisa berjalan dengan baik sesuai tahapan,” pungkasnya. (dil/jpnn)