DBH Dipangkas, Legislator PKS Minta 3 Hal Ini Tetap Jadi Prioritas Pemprov Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsyi, M.Si, mengingatkan pemerintah provinsi Jakarta untuk tetap fokus pada anggaran pelayanan dasar publik, termasuk pemakaman, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir.

Hal itu diungkapkan Nabilah menyikapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 menyusut hingga sekitar Rp 81,2 triliun.

“Pemotongan DBH ini adalah realita yang tak bisa dipungkiri, tetapi pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan layanan pemakaman warga bukanlah bagian yang bisa dikorbankan. Ini hak dasar warga Jakarta,” tegas Nabilah.

Legislator muda itu pun mendorong Pemprov Jakarta melakukan prioritisasi anggaran dalam APBD 2026 nanti, dengan mempertahankan belanja wajib bagi masyarakat. 

“Anggaran untuk layanan warga kebersihan, hunian layak, keamanan lingkungan itu investasi dalam kota yang manusiawi. Jakarta yang ingin maju sebagai kota global harus konsisten memperjuangkan layanan dasarnya,” pungkas Nabilah.(mcr10/jpnn)