DBH Harus Masuk APBN-P 2010
Kamis, 04 Februari 2010 – 12:47 WIB
Penegasan yang sama disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Rusli menjelaskan bahwa hutang DBH Pemerintah Pusat pada Pemprov Riau mencapai Rp4,3 Triliun. Jumlah tersebut memiliki arti penting bagi 12 kabupaten/kota se Riau.
Baca Juga:
"Karena jumlah dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2010. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau," kata Rusli.
Rusli menyayangkan dengan adanya penilaian bahwa Provinsi Riau sebagia provinsi kaya. "Kami sangat dirugikan dengan penilaian tersebut. Karena sesungguhnya, selama bertahun-tahun pembangunan Riau tidak mendapat perhatian. Barulah 10 tahun terakhir saat otonomi daerah kami bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan. Itupun hak kami dalam bentuk DBH selalu ditunda pembayarannya," tegasnya.
Desakan agar pemerintah pusat memasukkan hutang DBH ke APBN-P 2010 juga datang dari Gubernur daerah penghasil migas lainnya yang hadir saat RDP dengan Banggar DPR RI.(afz/jpnn)
JAKARTA- Pemerintah Daerah penghasil Migas satu suara mendesak pembayaran utang Dana Bagi Basil (DBH) dianggarkan pada APBD Perubahan 2010 mendatang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat