Demi Kredibilitas Jokowi, Ini Warning Misbakhun ke Sri Mulyani
jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Golkar siap mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran di APBN demi memangkas defisit. Namun, Golkar juga mengingatkan menteri yang beken disapa dengan panggilan Mbak Ani itu tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Nawacita.
Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi saat berpidato di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan. Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyuarakan pentingnya membangun kredibilitas di APBN.
“Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (25/8).
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu mencontohkan, SMI harus tetap manjalankan visi Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari pinggir. Karenanya, Misbakhun pun mengapresiasi langkah SMI menunda pencairan dana alokasi umum (DAU).
“Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda DAU dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," tegasnya.
Misbakhun juga menganggap SMI yang baru pulang dari Amerika Serikat mulai menyesuaokan diri dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mempertahankan anggaran infrastruktur. Sebab, kata Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi adalah menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.
Walau demikian Misbakhun mengingatkan SMI bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi menjaga kredibilitas Jokowi. Contohnya adalah pencairan dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliunan.
Misbakhun mengatakan, SMI pernah menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan gurunya ada dan sudah lama mengabdi namun tunjangannya belum dibayarkan.
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar siap mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran di APBN demi memangkas
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat