Selasa, 20 Agustus 2019 – 03:31 WIB

Demokrat Kembali Ingatkan Setgab

Senin, 21 Februari 2011 – 14:12 WIB
Demokrat Kembali Ingatkan Setgab - JPNN.COM

BOGOR— Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Syarief Hasan menyarankan agar kasus mafia pajak cukup dibahas melalui panja bukan melalui hak angket di DPR. "Sebaiknya dibahas melalui panja saja, tidak usah menggunakan angket. Tetapi, kalau dipaksakan, ya kita lihat saja besok," kata Syarif Hasan setengah mengancam.

Dalam kesempatan itu, Syarif mengaku kecewa dengan sikap PKS dan Partai Golkar - yang juga anggota Setgab - namun masih ngotot untuk menggelar hak angket dalam kasus mafia pajak. Meski begitu, Syarif mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menghalangi mereka. "Sebenarnya kami terus menjalankan komunikasi dengan intens seperti arahan Bapak Presiden SBY yang juga sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat," ujarnya.

Menurut Syarif, hingga saat ini Stegab sedang merapatkan diri. Namun, Syarif mengakui, hasilnya belum maksimal. Untuk itu, Syarif mengusulkan ada  beberapa hal yang harus diperbaiki dalam Setgab.  ‘’Kita bukan evaluasi, tapi perbaikan. Kita terus tanamkan pengertian pada mereka, substansinya adalah agar mafia pajak kita berantas dan itu yang paling efektf melalui panja gabungan bukan angket. Tapi kalau mereka tetap tidak mengerti ya kita lihat saja besok,’’ tegas Syarief.


Meski tidak menyebut soal resuffle, namun isu mengenai perombakan jajaran menteri di KIB II demikian santer terdengar. Beberapa nama pun disebut-sebut bakal lengser dari kursi menteri. Seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

Sebuah sumber wartawan bahkan menyebutkan, para menteri ini tidak bakal menduduki kursi sebagai pembantu Presiden lagi. Ditanya mengenai hal ini, Syarief lagi-lagi mengelak. Apalagi mengaitkan antara rencana angket pajak dengan resuffle kabinet. ‘’Antara angket pajak dengan resuffle itu berbeda. Resuffle itu urusan bapak Presiden, sedangkan angket urusan DPR RI,’’ kata Syarief diplomatis.(afz/jpnn)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar