Desak Prabowo Evaluasi KDKMP, MPI: Menyimpang dari Semangat Koperasi

"Kami tentu mendesak agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi total atas program KDKMP ini. Kami menduga program ini bukan koperasi yang ada dalam bayangan rakyat, melainkan diduga Koperasi Desa Khusus Menteri Pertahanan (KDKMP), yang pengelolaannya terpusat dan bersifat militeristik," minta dia.

Sementara itu, akademisi Hukum Tata Negara, Dr. Rorano, mengingatkan bahwa landasan konstitusional koperasi telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, koperasi dibangun atas prinsip kemandirian, demokrasi ekonomi, dan partisipasi sukarela masyarakat.

Dia menjelaskan, semangat tersebut juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan mengembalikan pengaturan koperasi ke ketentuan sebelumnya demi menjaga jati diri koperasi.

"Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 28 Tahun 2013 yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 dan mengembalikan pengaturan koperasi sebelumnya dilakukan dalam rangka menjaga kemandirian, demokrasi ekonomi, dan kesukarelaan rakyat dalam membangun koperasi," ujar Rorano.

Rorano juga mempertanyakan dominasi unsur militer dalam pengelolaan KDKMP. Menurutnya, keterlibatan yang terlalu besar dari institusi pertahanan justru berpotensi memunculkan pesimisme di tengah masyarakat sipil terhadap tujuan program tersebut.

"Konstitusi jelas telah mengatur bahwa peran militer adalah menjaga kedaulatan dan ketahanan negara dari ancaman asing. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan koperasi?" heran Rorano menandasi.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?