Diksi 'Kudeta' dari Hashim Djojohadikusumo Dikritik Tajam, Dinilai Tendensius

"Bisa juga mengarah liar terhadap orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan dari keabaian pemerintah masa lalu. Mereka merasa terganggu karena ketegasan Prabowo. Namun, saya meyakini pernyataan Hashim ini lebih untuk konsolidasi kekuasaan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Efriza menegaskan bahwa penggunaan diksi "kudeta" dalam konteks sekarang sangat tidak tepat dan cenderung berlebihan. 

Menurutnya, dinamika yang terjadi hanyalah suara kritis dari kelompok eksternal atau dinamika politik biasa.

Apalagi, saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo tergolong sangat tinggi, yakni di angka 80 hingga 82 persen. Dengan dukungan publik sekuat itu, istilah kudeta dianggap tidak relevan.

"Diksi itu kurang tepat, terlalu ekstrem. Jika hanya sekadar manuver politik atau perbedaan pandangan, istilah kudeta bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Ini justru bisa menjadi blunder yang memicu ketidakstabilan," tegas Efriza.

Dia menyarankan agar lingkaran istana lebih bijak dalam memilih istilah agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

Menurutnya, pemerintah lebih baik fokus menjaga komunikasi yang menyejukkan daripada membangun persepsi krisis yang sebenarnya belum tentu ada.

"Lebih bijak menggunakan istilah yang proporsional agar tidak menimbulkan kegaduhan dan persepsi ancaman terhadap stabilitas negara," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)