Diskusi Jarum Demokrasi, Soroti Tantangan Pemenuhan HAM

Dia juga mewanti-wanti potensi pelanggaran HAM akibat meluasnya disinformasi dan hoax di media sosial, yang dapat memicu konflik seperti peristiwa penjarahan yang terjadi pada Agustus lalu.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Brahma Aryana, menilai tren demokrasi di Indonesia menunjukkan kemunduran yang disebut Pseudo Democracy, salah satunya ditandai dengan rusaknya proses pembentukan hukum akibat nihilnya oposisi parlemen. 

KIPP mengusulkan sejumlah pengaturan baru yang berfokus pada HAM, termasuk kewajiban Penyelenggara Pemilu mengintegrasikan perspektif HAM, gender, dan inklusivitas, sebagai upaya mengatasi tantangan.(mcr8/jpnn)