Ditjen Otda Dorong Kerja Sama Lintas Sektor dalam Penanganan Penyandang Disabilitas

Ditjen Otda Dorong Kerja Sama Lintas Sektor dalam Penanganan Penyandang Disabilitas
Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Imelda menerangkan pihaknya telah lama mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) mengenai penyandang disabilitas. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Perlindungan dan penanganan penyandang disabilitas membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan sektor.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Imelda menerangkan pihaknya telah lama mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) mengenai penyandang disabilitas.

Pada Oktober Tahun 2023, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA.

Isinya, memerintahkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat pembentukan produk hukum daerah yang mengatur penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Kemendagri, 37 dari 38 Provinsi sudah memiliki peraturan mengenai penyandang disabilitas.

Imelda memaparkan saat ini ada 138 pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota (pemkot) yang sudah memiliki peraturan terkait penyandang disabilitas. Rinciannya, 105 kabupaten dan 33 kota.

Secara total, produk hukum untuk penyandang disabilitas ini ada 140 dengan rincian: 106 peraturan daerah, 25 peraturan bupati, dan 9 peraturan kepala walikota.

“Kami masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk mendorong sekitar 376 kabupaten/kota untuk segera membuat produk hukum terkait penyandang disabilitas. Sedangkan, untuk yang sudah mempunyai, kami akan memantau pelaksanaannya di lapangan. Tidak boleh asal ada itu produk hukum, tanpa realisasi apapun kepada penyandang disabilitas,” tegasnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (28/9).

Ditjen Otda Kemendagri telah lama mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) mengenai penyandang disabilitas

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News