DJP Kemenkeu Dikritik Pedas soal Pelibatan TNI-Polri untuk Pengawasan Pajak

DJP Kemenkeu Dikritik Pedas soal Pelibatan TNI-Polri untuk Pengawasan Pajak
Warga melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sehingga pengawasan penerimaan pajak sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang memperoleh manfaat langsung dari belanja tersebut.

"Apa yang mendorong ekonomi pada semester I? Lebih banyak karena government spending. Siapa yang menikmati? Para pengusaha SPPG dan yang terkait. Itu yang harus dikejar-kejar pajaknya," katanya.

Pada semester I-2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026. 

Capaian tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.(antara/jpnn)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperluas pola pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News