DKPP Pecat 2 Penyelenggara Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat dua penyelenggara pemilu setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Keputusan dibacakan pada sidang kode etik yang digelar DKPP di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurut Ketua Majelis Teguh Prasetyo, sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan pada anggota KPU Kabupaten Banjar Abdul Karim Omar dan anggota KPU Kabupaten Maros Mujaddid.
Abdul Karim Omar merupakan teradu dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/V/2021.
Perkara tersebut telah diperiksa dalam sidang yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2021.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Karim Omar selaku anggota KPU Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar Teguh Prasetyo.
Sementara itu, Mujaddid berstatus sebagai Teradu I dalam Perkara Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021 yang telah diperiksa oleh DKPP pada 12 Agustus 2021.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I Mujaddid selaku anggota KPU Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucapnya.
DKPP memecat dua penyelenggara pemilu setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
- MK Sudah Kirim Surat Panggilan Resmi kepada 4 Menteri & DKPP
- Mentan Amran Tegaskan Bakal Pecat Pegawai Terlibat Gratifikasi
- DKPP Putuskan 587 Kasus Pelanggaran Kode Etik di Pemilu 2024
- DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Berat kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dalam Kasus Irman Gusman
- LBH Yusuf Desak DKPP Putuskan Para Pimpinan Bawaslu Bersalah
- Ratusan Penyelenggara Pemilu Gelar Aksi Damai di Kota Pekanbaru